Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: Munchen/nr

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik adanya lembaga dan unsur pemerintah yang memberikan bantuan sembako rendah gizi untuk menurunkan prevalensi stunting.

"Stunting adalah persoalan bangsa yang penyelesaiannya membutuhkan kerja serius dan sungguh-sungguh. Tidak bisa diselesaikan instan dengan bagi-bagi sembako. Apalagi jika isinya makanan minim gizi," ungkap Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Sabtu (14/10/2023).

Menurut Netty, dirinya masih menemukan adanya program penurunan stunting yang tidak relevan. "Kurang relevan dan agak aneh jika masih ada unsur pemerintah yang memberikan bantuan guna pencegahan stunting dalam bentuk makanan minim gizi, seperti, mie instan, susu kental manis, atau makanan kemasan lainnya yang rendah gizi," papar Politisi Fraksi PKS ini.

Menurut Netty, pemerintah harus fokus pada program pencegahan stunting di hulu dengan melakukan edukasi pola hidup sehat dan memberikan dukungan fasilitas untuk calon pengantin dan ibu hamil seperti air bersih, jamban sehat, makanan berprotein tinggi serta lingkungan bebas asap rokok. "Ini adalah program yang harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan guna memastikan zero new stunting," paparnya.

Sedangkan upaya penurunan angka stunting pada bayi dibawah dua tahun, kata Netty, harus dilakukan secara cermat dengan dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan pemerintah.

"Bayi stunting tidak cukup diberi makanan bergizi saja, tapi perlu perawatan khusus antara lain dengan pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK) dan pangan olahan untuk diet khusus (PDK) yang seharusnya disediakan dan didistribusi oleh pemerintah melalui puskesmas," katanya.

Oleh karena itu, kata Netty, pembagian sembako semacam ini alih-alih menurunkan stunting justru hanya akan memboroskan anggaran negara. "Ini hanya buang-buang anggaran dan justru tidak baik untuk kesehatan masyarakat, apalagi kalau jenis-jenis makanan tersebut dikonsumsi oleh Ibu hamil dan menyusui," beber Netty.

Netty pun mendesak lembaga dan kementerian terkait agar mengawasi program bantuan pencegahan stunting yang dilaksanakan unsur pemerintah di daerah-daerah.

"Cegah pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran seperti ini. Berikan edukasi ke para pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah tentang program apa yang sesuai untuk mencegah dan menurunkan angka stunting," katanya. (ann/rdn)